Ilustrasi anggaran negara. (Freepik)
JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, akan muncul sejumlah lembaga baru. Bahkan, dalam waktu dekat, Prabowo direncanakan membentuk sebuah institusi bernama Badan Penerimaan Negara (BPN).
Namun, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, mengingatkan bahwa keberadaan lembaga-lembaga baru dapat menimbulkan tumpang tindih fungsi jika tidak dirancang secara hati-hati dan berdasarkan kajian mendalam.
Selain itu, menurutnya, pembentukan lembaga baru berpotensi meningkatkan beban anggaran negara, terutama dalam hal pembiayaan pegawai, pembangunan infrastruktur, serta kebutuhan teknologi.
“Dalam kondisi ekonomi saat ini, melahirkan badan atau lembaga baru di luar kementerian yang sudah ada pantas dipikirkan serius. Lembaga baru tersebut bisa malah melahirkan inefisiensi, yang selama ini diamanatkan oleh presiden Prabowo,” ujar Subarsono dilansir laman resmi UGM, dikutip Minggu (29/6/2025).
Ia juga menggarisbawahi tantangan utama yang bakal dihadapi pemerintah, yakni meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk operasional lembaga baru, termasuk untuk menggaji pegawai, membangun gedung, menyediakan perlengkapan, teknologi, hingga pembiayaan kegiatan.
