Keterangan foto:
Foto Unsplash/ SomeshKesarlaSuresh.
Jakarta, BEENEWS.CO.ID – Pemerintahan Donald Trump memicu kontroversi baru setelah mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, Kamis (22/5), dalam kebijakan yang disebut-sebut sebagai buntut dari dugaan kerja sama dengan Partai Komunis China dan sikap permisif terhadap antisemitisme di kampus, dilansir dari CNBC.
Keputusan itu diumumkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Amerika Serikat, Kristi Noem, melalui platform X (sebelumnya Twitter), yang menyatakan bahwa Harvard “harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah mendorong kekerasan dan intoleransi”.
“Merupakan hak istimewa, bukan hak, bagi universitas untuk menerima mahasiswa asing dan mendapatkan keuntungan dari biaya kuliah yang lebih tinggi,” ujar Noem. “Harvard telah diberi banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun mereka menolaknya.”
Surat resmi kepada pihak administrasi Harvard menegaskan bahwa sertifikasi Program Pertukaran Mahasiswa kini resmi dicabut. Program ini sebelumnya berada di bawah pengawasan unit Investigasi Keamanan Dalam Negeri, lembaga yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri.
“Harvard bukan hanya tidak bisa lagi menerima mahasiswa asing baru, namun mahasiswa internasional yang saat ini sedang menempuh studi pun harus pindah ke universitas lain jika ingin mempertahankan status visa mereka,” demikian isi surat tersebut.
Pihak Harvard mengecam keras tindakan pemerintah dan menyebutnya sebagai “langkah ilegal dan pembalasan politik”. Dalam pernyataannya, universitas bergengsi itu menyatakan tetap akan membela keberadaan komunitas internasional mereka.
“Kami berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan Harvard dalam menampung mahasiswa dan akademisi internasional, yang memperkaya intelektualitas kampus dan bangsa ini,” tulis Harvard.
Langkah drastis ini menjadi babak terbaru dalam ketegangan antara Harvard dan Gedung Putih, yang sebelumnya telah memotong tiga kali pendanaan federal serta hibah senilai lebih dari US$2,6 miliar (setara Rp42 triliun), dengan pemotongan terakhir diumumkan awal pekan ini.
Tindakan pemblokiran mahasiswa asing ini juga disebut-sebut sebagai respons atas sikap Harvard yang tidak memenuhi daftar tuntutan pemerintah terkait program keberagaman dan penanganan unjuk rasa pro-Palestina di lingkungan kampus.
Saat ini, Harvard tengah menggugat kebijakan tersebut ke pengadilan, menuduh pemerintah melanggar Konstitusi AS.
