JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Aktivis jurnalisme warga, Iwan Piliang, mendesak pemerintah untuk turun tangan mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang semakin marak di sektor media.
Iwan menyatakan bahwa negara perlu menyediakan infrastruktur yang mendukung keberlangsungan industri media, seperti pembangunan server lokal.
“Kalau kita bergantung kepada server asing, kita milik asing, ini sudah terjadi di aplikasi sosmed. Kita cuma pemakai, maka pembuat konten hanya dapat 15 persen,” kata Iwan, dikutip Senin (19/5/2025).
Iwan menilai bahwa gelombang PHK di industri media tidak terlepas dari kemajuan teknologi yang sangat cepat.
“Dunia berubah cepat. Laksana perbankan, dugaan saya ke depan setiap orang adalah bank bagi dirinya melalui gadget. Dasar dia menjadi bank memiliki aset rill, backgold currency,” ucapnya.
Kondisi yang dialami media nasional mencerminkan gejolak yang sedang terjadi, terutama dari banyaknya pekerja yang terkena PHK.
Data dari Dewan Pers menunjukkan bahwa sebanyak 1.200 pekerja media, termasuk jurnalis, mengalami PHK sepanjang 2023 hingga 2024.
Baru-baru ini, sejumlah media besar melakukan langkah efisiensi yang berdampak pada pemangkasan tenaga kerja. Tercatat, hingga awal Mei 2025, setidaknya tujuh perusahaan media melakukan PHK massal.
(Yoga)
