Ilustrasi korupsi. (Freepik)
JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Ketua Komisi II DPR, Riefky Karsayuda, menanggapi perkataan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang mengusulkan parpol bisa menerima dana APBN lebih besar supaya tidak korupsi.
“Menurut saya terlalu simple solusi yang diberikan Wakil Ketua KPK kalau itu tujuannya melakukan pemberantasan korupsi terhadap aktor-aktor politik yang merupakan bagian dari partai-partai politik selama ini,” kata Riefky, Sabtu (17/5/2025).
Riefky mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah alasan mengapa biaya politik di Indonesia tergolong tinggi. Salah satu penyebabnya, menurutnya, adalah meluasnya praktik politik uang menjelang pelaksanaan pemilu.
Ia menjelaskan bahwa praktik ini mendorong pemilih untuk menjatuhkan pilihan hanya berdasarkan alasan pragmatis, yang pada akhirnya memaksa partai politik untuk menyiapkan dana dalam jumlah besar.
“Hal inilah yang membuat partai politik terpancing untuk terlibat dalam kasus korupsi,” ujarnya.
Riefky menambahkan bahwa selama ini upaya pembenahan hanya difokuskan pada aspek partai politik dan pendanaannya, tanpa diimbangi dengan edukasi, pemberian sanksi, maupun pendekatan lain yang menyasar perilaku pemilih.
Ia juga menyoroti adanya motivasi individu untuk memperkaya diri melalui korupsi. Dalam hal ini, Riefky lebih mendukung penguatan upaya penindakan dan penegakan hukum dibandingkan sekadar meningkatkan alokasi dana untuk partai politik.
