Keterangan foto:
Foto Illustrasi .
Jakarta, BEENEWS.CO.ID – Sebuah pernyataan kontroversial Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan internal dengan anggota parlemen Israel, dilaporkan bocor ke publik. Dalam transkrip yang terungkap, Netanyahu menyatakan secara terbuka bahwa serangan Israel ke Jalur Gaza bertujuan untuk mendorong warga Palestina keluar dari wilayah tersebut.
Informasi ini pertama kali dilaporkan oleh Middle East Monitor (MEMO), mengutip pertemuan Netanyahu dengan Komite Urusan Luar Negeri dan Pertahanan Knesset pada Minggu (11/5). Tidak diketahui bagaimana rekaman pembicaraan itu bocor, namun media Israel Maariv mengklaim memperoleh salinan transkrip percakapan tersebut.
Netanyahu dalam percakapan tersebut mengatakan bahwa tujuan utama dari serangan ke Gaza adalah menghancurkan infrastruktur pemukiman warga Palestina.
“Kami menghancurkan rumah-rumah mereka agar mereka tidak punya tempat untuk kembali,” ujar Netanyahu seperti dikutip dalam transkrip yang dilansir Maariv.
Lebih lanjut, Netanyahu menyebutkan bahwa hasil yang diharapkan adalah warga Gaza memilih untuk meninggalkan wilayah itu secara sukarela.
“Satu-satunya hasil yang jelas adalah warga Gaza memilih untuk beremigrasi ke luar Jalur Gaza,” lanjutnya.
Netanyahu juga mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Palestina tersebut.
“Saya tahu saya akan mengecewakan beberapa orang di sini, tapi kita tidak sedang bicara tentang permukiman Israel di Jalur Gaza,” ungkap Netanyahu kepada anggota parlemen.
Dalam percakapan tersebut, anggota Knesset dari partai ekstrem kanan, Limor Son Har-Melech, bahkan mengusulkan agar pemerintah Israel memindahkan komunitas Yahudi asal Amerika Serikat untuk menetap di Gaza.
“Bawa orang-orang Yahudi Amerika Serikat [untuk menetap di Gaza]. Dengan begitu, kita bisa membunuh dua burung dengan satu batu,” ujar Har-Melech, sebagaimana tertulis dalam transkrip.
Netanyahu juga mengklaim bahwa Amerika Serikat masih menunjukkan ketertarikan terhadap kemungkinan mengambil alih pengelolaan Gaza. Namun, menurut laporan Times of Israel, sumber yang dekat dengan pembahasan ini menyebut bahwa pemerintahan AS – khususnya era Presiden Donald Trump – tidak melangkah lebih jauh akibat penolakan dari negara-negara sekutu Arab.
Sejak dimulainya agresi militer Israel ke Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 1,9 juta warga Palestina telah terdampak dan tergusur secara paksa dari tempat tinggalnya. Infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan perumahan hancur lebur akibat serangan udara dan darat yang masif.
Situasi semakin memburuk setelah Israel membatalkan kesepakatan gencatan senjata pada Maret 2024 lalu. Sejak saat itu, pasukan Israel memperketat blokade penuh terhadap Gaza, melarang masuknya bantuan kemanusiaan termasuk makanan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan.
PBB dan berbagai lembaga kemanusiaan internasional telah memperingatkan potensi krisis kelaparan berskala besar di Gaza akibat pembatasan akses tersebut. Hingga kini, tidak ada sinyal meredanya konflik, sementara penderitaan warga Palestina terus meningkat di tengah isolasi total dari dunia luar.
