Ilustrasi inflasi. (Freepik)
JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Ekonom senior INDEF, Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa kebijakan fisakal pemerintah yang buruk berpotensi merusak makroekonomi negara, termasuk inflasi.
“Faktor APBN dan kebijakan fiskalnya sangat penting dicermati. Faktor ini seratus persen adalah politik dan diputuskan secara politik. Pasar melihat kebijakan fiskal yang sekarang dilihat sebagai faktor yang membahayakan,” kata Didik dalam keterangannya, dikutip Senin (7/4/2025).
“Prosesnya, perilaku politik kebijakannya dan angka-angka yang keluar dari proses kebijakan tersebut, pasar melihat hal ini sebagai ancaman terhadap stabilitas makroekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar. Investor memilih menarik diri lebih dini daripada menghadapi resiko besar modalnya ambles,” kata Didik.
Lebih lanjut, Didik mengatakan bahwa kondis fiskal dan perilaku kebijakan melenceng, agresif, kurang berdasar faktual, defisit anggaran melebar, hingga penerimaan pajak seret bisa menimbulkan ketidakpastian pelaku pasar.
Menurutnya, kebijakan terhadap APBN, yang sudah buruk pada pemerintahan sebelumnya, malah kini dicabik-cabik dengan pola komando, bukan proses demokrasi ekonomi yang transparan, terbuka, dan masuk akal.
Menurut Didik, ketidakpercayaan terhadap APBN adalah juga penyebab dari ketidakpercayaan pasar terhadap kebijakan pemerintah. Masalah utang yang dikritik publik selalu mendapat reaksi yang pengelakan dan meremehkan masukan-masukan teknokratis dari ekonom, ahli, dan pengamat.
