FOTO:Pelaksana Tugas (Plt) Camat Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Agus Saptono
SAMPIT, BEENEWS.CO.ID – Sebagai besar Desa di Wilayah Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih mengalami blank spot atau kesulitan akses jaringan telekomunikasi. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap kelancaran pelayanan publik, terutama dalam aspek komunikasi dan pelaporan kerja pemerintahan yang kini berbasis digital hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Camat Bukit Santuai, Kabupaten Kotim, Agus Saptono.
“Prioritas kami saat ini adalah membangun jaringan komunikasi yang lebih baik. Sejauh ini, kendala utama dalam pelayanan administrasi dan koordinasi pemerintahan adalah buruknya akses sinyal di hampir seluruh desa kami,” ujar Agus Saptono, Kamis 6 Februari 2025.
Dari 14 desa yang ada di Kecamatan Bukit Santuai, 13 desa masih dalam kondisi blank spot, hanya Desa Tumbang Penyahuan yang memiliki akses komunikasi yang lebih baik. Sebagai ibu kota kecamatan, Desa Tumbang Penyahuan menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki jaringan telekomunikasi yang cukup memadai.
“Desa lainnya mengalami kesulitan besar dalam berkomunikasi, baik antarwarga maupun dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Ini jelas menghambat kelancaran administrasi pemerintahan, terutama di era digital seperti sekarang,” tambahnya.
Minimnya akses telekomunikasi di mayoritas desa di Bukit Santuai menyebabkan berbagai kendala, mulai dari lambatnya proses pelaporan pemerintahan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan informasi penting dari pemerintah. Padahal, saat ini sebagian besar administrasi pemerintahan sudah mengandalkan sistem digital.
Selain itu, masyarakat juga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan darurat, termasuk layanan kesehatan dan keamanan. Dalam kondisi tertentu, warga harus menempuh perjalanan jauh ke desa lain hanya untuk mendapatkan sinyal yang stabil.
“Kami sering mengalami kendala ketika harus melaporkan sesuatu ke tingkat kabupaten. Kadang kami harus keluar desa mencari titik sinyal untuk sekadar mengirim laporan atau berkoordinasi dengan instansi terkait. Ini tentu menyulitkan kinerja kami,” jelas Agus.
Melihat urgensi permasalahan ini, pemerintah kecamatan telah mengusulkan peningkatan jaringan komunikasi sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2026 mendatang. Agus berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera mengambil langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini agar pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif.
“Akses jaringan yang stabil sangat penting bagi masyarakat dan juga bagi efektivitas kerja pemerintahan di Bukit Santuai,” tegasnya.
Menurutnya, perlu ada kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi dan operator telekomunikasi, untuk mempercepat pemerataan akses jaringan di wilayah-wilayah terpencil. Dengan adanya jaringan yang lebih baik, tidak hanya pelayanan pemerintahan yang akan meningkat, tetapi juga berbagai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat setempat.
“Jika infrastruktur telekomunikasi dibangun dengan baik, maka masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan pendidikan daring, layanan kesehatan berbasis digital, serta peluang ekonomi yang lebih luas melalui internet,” pungkasnya. (AS)
