Keternagan foto: Ilustrasi transisi energi. (Freepik)
JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Koordinator Proyek Kebijakan Iklim Institute for Essential Services Reform (IESR), Delima Ramadhani, mengatakan bahwa transisi energi dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan.
Selain itu, kata Delima, transisi energi tersebut juga harus kredibel dan transparan. Menurutnya, prinsip-prinsip yang ahrus dipenuhi tersebut harus dijalankan di samping penetapan target SNDC yang ambisius, atau sesuai dengan Perjanjian Paris, yakni membatasi temperatur global di 1,5 derajat Celsius.
“Transisi yang adil perlu dimulai dengan mengakui adanya faktor-faktor seperti gender dan usia yang dapat menghalangi suatu kelompok berpartisipasi dengan adil. Pengakuan ini harus diiringi dengan penerapan kebijakan yang memastikan semua kelompok mendapatkan perlakuan yang adil dan dukungan yang diperlukan selama transisi,” ujar Delima dalam keterangannya Senin (2/9/2024).
IESR juga mendorong agar pemeritnah transparan dalam penetapan, pengukuran target, dan implementasi dan kerja sama internasional. Delima melihat, dari sisi implemenasi dan kerja sama internasional, pemerintah perlu memperjelas kontribusi Indonesia dalam pengurangan emisi metana yang selaras dengan Global Methane Pledge pada COP26 di Glasgow.
