Merujuk pada sejumlah ahli, Suryadi mengatakan bahwa pengembang properti semacam ini hanya akan menjadi beban APBN pemerintah. “Padahal, pemerintah membutuhkan beban tersebut dialihkan ke investor besar, sehingga ruang gerak fiskal di masa mendatang tetap aman,” ujarnya.
Selain itu, kata Suryadi, banyaknya organisasi kementerian dan lembaga yang ikut nimbrung dalam pembangunan IKN, khususnya dalam hal investasi, menandakan bahwa Otorita IKN juga tidak memenuhi performa yang diinginkan, sehingga membutuhkan bantuan dari banyak pihak. Padahal dengan UU IKN yang ada dan bahkan direvisi ini sudah sangat tegas bahwa Otorita IKN memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan tugasnya.
“Berdasarkan pengamatan di atas, Fraksi PKS sekali lagi menganjurkan agar pemindahan ibu kota negara ditinjau ulang sebab Nusantara masih jauh dari kata layak untuk dapat dikatakan sebagai sebuah ibu kota negara, karena fasilitasnya yang masih sangat minim,” kata Suryadi.
(Yoga)
