Keterangan foto: Seminar Rapat Kerja Nasional BEM KSI yang mengusung tema “Membangun Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada Serentak 2024 untuk Demokrasi yang Lebih Baik” Selasa (6/8/2024). (Ist)
JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta berharap calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 nanti memahami persoalan dan pro terhadap hak asasi manusia.
“Warga Jakarta saat ini lebih membutuhkan calon gubernur Jakarta yang pro pada perlindungan, penghormatan, dan pemajuan HAM,” kata Sekretaris Jenderal PBHI Jakarta, Yohanes Ruelman Bidaya, dalam Seminar Rapat Kerja Nasional BEM KSI yang mengusung tema “Membangun Kesadaran dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pilkada Serentak 2024 untuk Demokrasi yang Lebih Baik” Selasa (6/8/2024).
Yohanes menyinggung soal wacana pertarungan kembali antara dua eks gubernur Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ia menilai pertarungan keduanya hanya sebatas kepetingan elektoral politik saja.
Yohanes memandang rekam jejak Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dinilai tidak ramah HAM. Menurutnya, ada banyak kasus penggusuran paksa yang terjadi sejak masa Anies dan Ahok.
Penggusuran paksa itu terjadi sejak pemberlakuan Pergub 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian atau Penguasaan Tanah Tanpa Izin. “Ke depan, pembangunan infrastruktur di Jakarta semakin masif, warga Jakarta butuh pemimpin yang lebih humanis dan tidak suka menggusur,” kata Yohanes.
Di samping itu, Yohanes menambahkan, terkait rencana penghapusan sanksi diskualifikasi paslon pilkada yang tidak melaporkan dana kampanye dalam PKPU tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka dan akuntabel.
“Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 mendatang ‘masih jauh panggang dari api’. Peraturan Komisi Pemihan Umum (PKPU) terkait rencana penghapusan sanksi diskualifikasi paslon pilkada yang tidak melaporkan dana kampanye tidak mencerminkan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka dan akuntabel,” ungkap Yohanes.
(Yoga)
