JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Keterangan ahli dari Pasangan Amin dinilai tidak konsisten dalam lanjutan sidang perkara hasil pemilihan umum (PHPU), Senin (1/4/2024). Sebab, keterangan ahli Amin mempermasalahkan bansos yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
Di sisi lain, ahli dari tim Amin mengakui bahwa bansos merupakan kewajiban pemerintah untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Yang namanya kewajiban itu wajib dilaksanakan, sebuah keharusan dan harus disegerakan. Kalau ditunda karena ada pemilu, namanya menunda hak rakyat, menzalimi rakyat,” kata Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, Senin (1/4/2024).
Dia menilai langkah Pemerintah dalam menyalurkan bansos menjelang pemilu sudah tepat. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya.
“Padahal Pemerintah sadar betul risiko menyalurkan bansos menjelang Pemilu dapat dijadikan senjata oleh pihak yang berseberangan. Tapi untuk kepentingan rakyat, risiko tersebut diabaikan. Ini harusnya diapresiasi, bukan dipolitisasi,” jelas R Haidar Alwi.
Melihat ketidakkonsistenan dan lemahnya keterangan Saksi dan Ahli, R Haidar Alwi yakin Mahkamah Konstitusi tidak akan mengabulkan gugatan Tim Amin.
“Saya tidak ingin mendahului MK. Tapi kalo dilihat dari sisi keterangan Saksi dan Ahli, prediksi saya gugatannya akan ditolak,” pungkas R Haidar Alwi.
(Fakhry)
