Menu

Play Video

Dinasti Politik di Era Milineal

Gunanto Surjono

Ahli Peneliti Utama Emeritus Bidang Sosial BRIN (d/h LIPI)

 

Istilah dinasti politik kini mulai ramai dibicarakan orang di Indonesia. Dinasti politik merupakan sistem pemilihan atau regenerasi pejabat pemerintahan berdasarkan persaudaraan, pertemanan, atau asal kedaerahan. Persaudaraan bisa berasal dari hubungan bapak-anak-cucu kandung, saudara kandung menyamping, atau ipar. Pertemanan bisa dari teman bermain, sekolah, atau sesama profesi kantor, dagang, dan partai politik. Dinasti politik membentuk struktur pemerintahan dan memilih generasi pemimpin berikutnya yang tidak melalui pertimbangan objektif kapasitas dan kemampuan, tetapi regenerasi pejabat pemerintahan yang dibentuk melalui pertimbangan keturunan apabila itu negara kerajaan atau otokrasi, atau melalui pilihan rakyat yang setelah menjadi penguasa kemudian memilih pejabat pembantu atau penerusnya melalui pertimbangan kroni.

 

Kalau membahas masalah dinasti politik, konotasinya cenderung negatif, padahal dinasti politik bisa juga positif. Kalau pemilihan pejabat pemerintahan demi melanggengkan regenerasi kekuasaan berdasarkan pertimbangan subjektif dari aspek kroni tanpa mempertimbangkan integritas dan kemampuan pejabat yang dipilihnya, dinasti politik berarti negatif. Sebagai misal, jika muncul penguasa yang berkembang menjadi pemimpin karismatik, rakyat cenderung mendukung segala kebijakan yang dilakukan pemimpinnya, termasuk yang secara tidak disadari membentuk  dinasti politik dalam pemerintahan.  Seperti apa pun berkuasanya pemimpin apabila memilih pejabat pembantunya tidak ada dukungan legitimasi masyarakat lingkungannya, mustahil dapat terjadi meskipun dukungan tersebut sebenarnya hanya sikap semu. Artinya, dinasti politik tidak hanya diciptakan oleh penguasa saja, tetapi bersama rakyat secara tidak sadar ikut andil di dalamnya. Ketika penguasa yang naik ke puncak karismanya, sistem dinasti merajalela, berurat dan berakar, rakyat baru sadar akan negatifnya dinasti politik.

 

Dinasti Politik Positif dan Negatif

Dinasti politik sebenarnya tidak seluruhnya berkonotasi negatif, tetapi ada kalanya positif dengan catatan pejabat bersangkutan dipilih berdasarkan kemampuan, kompetensi, integritas dan bakat meskipun memiliki status saudara, teman, atau sesama asal daerah penguasa yang memilihnya, dengan persetujuan rakyat tentu saja. Di Amerika Serikat pada era 1960-an, dinasti Kennedy pernah merajai perpolitikan, rakyat memahaminya karena walaupun presiden memilih pembantu pemerintahan didasari pertimbangan kroni tetapi tetap mempertimbangkan kemampuan dan integritas. Dinasti politik baru berkonotasi negatif ketika penguasa dalam memilih pembantu-pembantunya berdasarkan atas pertimbangan kroni pribadi subjektif semata. Dinasti politik hampir di negara-negara  timur tengah, Arab Saudi, Kuwait, Emirat Arab, Qatar, berkonotasi negatif karena pemilihan pejabat pembantunya semata-mata berdasarkan pertimbangan subjektif keturunan keluarga raja yang berkuasa, orang luar keturunan bisa mendapat posisi tetapi hanya terbatas pada jabatan yang kurang berarti. Rakyat tidak memberontak karena kebutuhan sehari-harinya (pendidikan, kesehatan. asuransi, listrik rumah tangga, tujangan pengangguran} dicukupi pemerintah yang berkuasa.

 

Dalam sistem negara modern dan demokratis, sebenarnya tidak ada lagi tempat rakyat untuk bersikap apatis, membiarkan praktek dinasti politik negatif berurat dan berakar, baru setelah itu rakyat memberontak sehingga sia-sia karena penguasanya sudah cenderung kuat mencengkeram kekuasaan negara. Oleh karena itu, begitu ada tanda awal praktek dinasti politik subjektif rakyat harus cepat-cepat merespons agar tidak terlambat bereaksi, sedang untuk mengawasinya pejabat yang dipilih harus kompeten, berbakat, integratif dan benar-benar ahli berkemampuan di bidang yang dijabatnya.

 

Integritas dan Kemampuan sebagai Inti

Di era milineal, sebenarnya sistem pemerintahan dan politik apa pun, negara akan mampu menyejahtrakan rakyatnya apabila semua memiliki integritas dan kemampuan diri. Integritas merupakan kejujuran penguasa terhadap orang lain (rakyat), kemampuan merupakan kecakapan sikap administratif dalam memegang jabatan yang diembannya. Dinasti politik, demokratis, otoriter, kerajaan atau sistem apa pun sebenarnya akan bisa menyejahterakan rakyatnya apabila semua pejabatnya memiliki integritas dan kemampuan di tengah negara dan rakyatnya. Kecuali di sebuah negara yang tidak memiliki SDM dan SDA sama sekali, hanya pertanyaannya adakah negara seperti itu?

 

Kalau mengamati berbagai kondisi negara-negara di dunia, hanya sedikit sebenarnya negara yang miskin dan bangkrut karena kurangnya secara absolut SDAdan SDM. Kebanyakan kemiskinan suatu negara disebabkan rendahnya integritas dan kemampuan penguasa yang mengendalikan negara. SDA tetapi karena penghuninya tidak memiliki kemampuan untuk mengelolanya secara maksimal, bahkan malah dipegang oleh SDM penguasa yang mengelola pemerintahan secara dinasti subjektif dan koruptif, kemanfaatan SDA akan jatuh ke tangan bangsa lain yang lebih memiliki kemampuan dan integritas diri. Sistem pemerintahan dinasti yang negatif dan berlarut-larut merusak sistem pemerintahan yang menyejahterakan rakyat, karena keengganan menindak pejabat kroni yang salah, sehingga semakin lama semakin bangkrut. Ironisnya, hanya sedikit rakyat yang sadar bahwa seorang pemimpin yang berkuasa dan disanjung-sanjung dengan kebijakannya cenderung serba dibenarkan oleh rakyat pendukungnya, sedkit demi sedikit penguasa secara tidak disadari akan membangun dinasti politik negatif yang merugikan negara. Sangat jarang pemimpin yang menjalankan dinasti pemerintahan menggunakan akal pikirnya secara positif, memilih pembantunya atas dasar kemampuan dan integritas diri terutama apabila kekuasaan puncak sedang direngkuhnya.

 

Ketika penguasa sedang berada di puncak kekuasaannya, dinasti politik biasanya dilakukan untuk memperkokoh dukungan kebijakan pemerintahan dan melanggengkan kekuasaan, sayangya rakyat pendukung sering tidak sadar bahwa kelak kebijakannya apabila terakumulasi akan membawa ekses merugikan rakyat sendiri melalui sistem dinasti politik negatif. Dalam sistem perpolitikan pemerintahan milenial, integritas dan kemampuan administratif menjadi titik sentral pemerintahan suatu negara yang baik dalam arti menyejahterakan rakyatnya. Sistem politik demokratis, kerajaaan, kedinastian, otoriter menjadi nisbi karena sistem pemerintahan apa pun yang dipakai apabila pemimpinnya tidak berintegritas dan berkemampuan, koruptif akan membawa negara bangkrut. Sebaliknya pemerintah otoriter atau kerajaan apabila mampu memproyeksikan bahwa negara yang dikelolanya adalah dirinya sendiri, dalam arti kerusakan dan kerugian seperti apa pun dipandang merugikan diri sendirri, tidak dikorupsi, negara yang dikelolanya akan tetap jaya menyejahterakan rakyatnya.

 

Jauh abad sejak sistem perpolitikan negara-negara di dunia jatuh bangun untuk menemukan sistem terbaik yang dapat menyejahterakan rakyatnya, sistem demokrasi pun telah diragukan efektivitasnya. Aristoteles  (384 SM–322 SM) filosof Yunani, meragukan sistem tersebut karena bagaimana mungkin sistem suatu negara ditentukan oleh orang banyak, pasti yang kalah suara akan kecewa, padahal yang namanya negara rakyat yang kalah jumlahnya dapat jutaan. Antara 1950-1959, Indonesia pun pernah memakai sistem demokrasi murni seperti yang dikritik Aristotelas, sehingga terjadi jatuh bangun pemerintahan dalam waktu pendek, kondisi negara tidak stabil penuh konflik, yang kemudian diganti dengan sistem demokrasi terpimpin (1960-1970), dan demokrasi Pancasila 1971-sampai sekarang)..

Play Video
WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.24.22
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Artikel Terkait

Berita Populer Bulan Ini

graha pramuka
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
graha pramuka
graha
graha pelantaran
graha pelantaran
graha