MEDAN, BEENEWS.CO.ID – Harga beras di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga saat ini masih tinggi. Guna mengatasi situasi ini, Pemerintah Provinsi Sumut melakukan inspeksi ke kilang-kilang padi di Deli Serdang. Hasil pengecekan bersama Bank Indonesia, Satgas Pangan, dan Bulog menunjukkan bahwa kilang padi mengalami kesulitan memperoleh pasokan gabah.
Beberapa daerah di Sumut, seperti Sei Rampah dan Tanjung Morawa, dilanda banjir pada Maret 2023. Dampaknya, petani di wilayah tersebut mengalami kegagalan panen.
“Permasalahannya kompleks, mulai dari cuaca ekstrem hingga dampak banjir di sekitar wilayah ini. Ini berpengaruh pada produksi, bahkan infrastruktur mengalami kerusakan akibat banjir yang mempengaruhi jumlah panen,” ungkap Kabiro Perekonomian Pemprov Sumut, Poppy M Hutagalung, pada Rabu (4/10/2023).
Poppy menambahkan bahwa situasi kini mulai membaik setelah campur tangan pemerintah dalam mengendalikan harga dan dengan memasuki masa panen. Dia berharap agar harga beras tetap stabil menjelang hari-hari besar nasional.
“Dari dua kilang yang kami tinjau, harga gabah kini turun menjadi Rp 5.800 per kilogram, sedangkan pada bulan Juli hingga September mencapai Rp 7.000. Kenaikan harga gabah ini ikut memengaruhi harga beras. Kami berharap agar tetap stabil mengingat hari besar akan segera tiba,” ujarnya.
Seorang pengusaha kilang di Punden Rejo, Hadi, mengungkapkan bahwa akibat banjir dan gagal panen, kilang-kilang padi kini bersaing ketat dalam memperoleh pasokan gabah demi memenuhi permintaan pelanggan.
“Ini mengakibatkan kenaikan harga gabah karena beberapa kilang berani menaikkan harganya. Terjadi persaingan, sehingga petani menjual gabahnya ke kilang yang memberikan harga tertinggi. Jika tidak, pelanggan kami bisa kecewa dan beralih ke kilang lain. Kita terpaksa menaikkan harga,” tuturnya.
Meskipun kondisi ini memberi keuntungan bagi petani, Hadi berharap situasi seperti ini tidak terulang karena akan memberatkan konsumen.
“Kami berharap harga gabah bisa stabil seperti dulu, karena pada masa langka, kami mengalami banyak kerugian, biaya produksi tidak sebanding,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris DPP ESDM, Yosi Sukmono, menekankan pentingnya komunikasi yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, petani, dan pelaku usaha untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. Hal ini perlu dilakukan secepat mungkin sebelum berdampak besar pada masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Sumut akan terus melanjutkan langkah-langkah strategis. Kita harus solid lintas sektor, termasuk KPPU, BI, Satgas Pangan, Bulog, petani, dan pelaku usaha. Ketika ada masalah di lapangan, kita harus duduk bersama, membahas, dan mengambil langkah bersama,” tegasnya.
(Ayudia)
