SURABAYA, BEENEWS.CO.ID – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang disebut berkaitan dengan kemungkinan deforestasi menjadi sorotan media asing.
Surat kabar Filipina, BusinessWorld, ‘Indonesia’s rainforest seen at risk from 2024 election handouts’, mengatakan bahwa dana kampanye yang didapat para kandidat dan politisi berasal dari dunia usaha karena mudahnya mengakses sumber daya alamnya.
Sejumlah komentar aktivis menyebut bahwa hal ini terjadi karena dana kampanye yang sangat besar tidak sebanding dengan dana pengawasan yang rendah.
“Ini akan melemahkan perlindungan hutan hujan,” mengutip tulisan BusinessWorld, Jumat (21/9/2023).
Professor antropologi politik komparatif di Universitas Amsterdam, Ward Berenschot, seorang analis mengatakan bahwa pemilu di Indonesia sangat mahal. Maka tidak heran jika para politisi menggunakan sumber daya alam untuk membiayainya.
“Langkah-langkah untuk melindungi hutan mendapat tekanan karena membantu donor kampanye, atau kadang-kadang bahkan perusahaan keluarga, untuk menghindari atau menghindari (mereka) merupakan cara untuk mendanai kampanye,” ujar Berenschot, yang meneliti masalah ini.
Menurut BusinessWorld, Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya akan sumber daya alam karena memiliki sepertiga hutan hujan dunia.
Sayangnya, sebagian besar telah ditebang untuk pertambangan, urbanisasi, lahan kelapa sawit dan urbanisasi.
Lahan yang tergerus ini tidak sebanding dengan deforestasi Indonesia yang lambat.
Meski begitu, Indonesia saat ini masih berada di peringkat keempat dalam hal kehilangan hutan hujan tropis menurut lembaga World Resources Institute.
Direktur LSM Rainforest Foundation Norwegia yang berbasis di Oslo, Toerris Jaeger membuka suara terkait bagaimana sumber daya alam membiayai kampanye yang ada di Indonesia.
“Di masa lalu kita telah melihat bahwa sebelum masa pemerintahan berakhir, izin dan izin di kawasan hutan dan lahan gambut diberikan kepada perusahaan yang menyediakan atau mendukung dana kampanye atau yang terkait dengan partai politik yang mencalonkan diri dalam pemilu,” pungkas Jaeger.
“Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memutus hubungan antara deforestasi dan pendanaan kampanye politik,” imbuhnya.
(Jeni)
