JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Menko Polhukam Mahfud MD mengelar rapat perdana dengan anggota tim reformasi hukum di Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).
Dalam pertemuan tersebut turut hadir jurnalis senior Najwa Shihab yang juga merupakan anggota dari tim tersebut.
Dalam sesi konferensi pers, Najwa memberikan bantahannya atas tudingan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebut tim percepatan reformasi hukum dibentuk untuk mengamankan Presiden Joko Widodo.
“Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amien, untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam Tim Reformasi Hukum ini rasanya Mas Uceng, Bivit, Feri Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara,” ujar Najwa.
Najwa pun menyarankan agar Amien Rais dikirimi daftar lengkap anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum.
“Rasanya Pak Amien perlu dikirim list nama-namanya (tim reformasi hukum) supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung,” tambah Najwa.
Kemudian Najwa menyarankan Amien Rais agar menilik pembentukan tim tersebut dari pendekatan publik, bukan dari kacamata politik.
“Sekarang tahun politik, banyak kerja-kerja politik. Mudah-mudahan kalau kita pakai pendekatannya menerima masukan publik, bukan pendekatan lembaga kenegaraan,” tutur Najwa.
Menurut Najwa, menjelang tahun politik, sulit berharap banyak agar masalah hukum menjadi perhatian utama.
Ia memandang bahwa partisipasi publik sangat dibutuhkan saat ini.
“Rasanya nggak bisa banyak berharap. Urusannya politik semua ini pak, semua pejabat negara dan kementerian negara mohon maaf pasti sekarang urusannya copras-capres atau cawe-cawe,” katanya.
“Jadi, pendekatannya lebih banyak pendekatan mendengarkan masukan teman-teman masyarakat sipil,” tambah Najwa.
Sebelumnya, Amien Rais melontarkan kritik terhadap Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Mahfud Md, melalui video berjudul ‘PAK JOKOWI, HENTIKAN MANUVER POLITIK ANDA!’ yang diunggah ke kanal YouTube pribadinya, Amien Rais Official, pada Jumat (2/6).
“Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum.” ujarnya.
“Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti,” lanjut Amien.
(Fakhry)
