Play Video

Tepis Isu Politik saat Bertemu Jokowi, Gus Yahya: NU Bukan Partai Politik

Ketum PBNU, Gus Yahya, Bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. (Setkab Presiden)

 

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, menegaskan, tak ada pembicaraan politik yang terjadi saat dirinya bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Kepresidenan.

 

Gus Yahya, sapaan akrabnya, bahkan mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai politik, sebab hal tersebut tidak pantas untuk dibicarakan dan tidak pada tempatnya.

 

Nggak ada, ndak ada, karena saya kira ndak patut ini NU masa ngomong politik, tidak pada tempatnya,” ujar Gus Yahya, pada wartawan, di Kompleks Istana, pada Jumat (9/6).

 

Selain itu, Gus Yahya juga menyatakan, bahwa NU bukanlah organisasi yang berhak mengajukan calon untuk terlibat dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu).

Baca Juga :  Bawaslu Kotim Gelar Pelatihan Saksi Peserta Pemilu 2024, Minimalisir Pelanggaran Demokrasi

 

Sebab hal itu merupakan domain sejati dan urusan dari partai politik (parpol).

 

“Kami bukan partai politik, kami tidak dalam posisi untuk mengajukan calon, silahkan dipikir sendiri oleh parpol-parpol itu,” tambah Gus Yahya.

 

Bahkan, untuk membuktikan komitmennya tersebut, Gus Yahya kerap bicara untuk penegasan, bahwa NU bukanlah parpol.

 

Dimana posisi NU di Pemilu 2024 nanti adalah untuk memastikan tak ada perpecahan di masyarakat.

 

“Wong NU ini bukan parpol, saya tuh bolak balik sampe teriak-teriak soal ini, NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik,” ujarnya.

 

“Satu-satunya yang akan dilakukan NU terkait ini adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga, supaya masyarakat tetap tentram, tetap harmonis, tidak terjadi antagonisme, tidak terjadi permusuhan antar kelompok, gara-gara agenda politik semacam ini,” imbuhnya.

Baca Juga :  Dituding Gunakan Pesawat Jet Pribadi Selama Pemilu 2024, KPU Berikan Klarifikasi

 

Terakhir, Gus Yahya menjelaskan, bahwa Pemilu merupakan suatu prosedur untuk memilih pemimpin.

 

Sehingga, siapa pun pemimpin yang terpilih nanti, harus didukung oleh masyarakat.


“Nah kalau sudah selesai prosedur ini ya, siapa pun yang terpilih, siapa pun yang menjadi pemerintah, itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia. Harus didukung, harus ditaati dan kita tidak perlu menerus-neruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda,” tutup Gus Yahya.

(Abdul)

Lihat Berita Terkait

Play Video
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Berita yang mungkin anda suka!