Namun, jalan yang rusak didominasi oleh wilayah sekitar dan kawasan perkebunan kelapa sawit.
Baskami tidak bisa menyalahkan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota karena tidak melakukan perbaikan jalan yang rusak, karena mereka tidak memiliki anggaran yang mencukupi untuk membangun infrastruktur dan memperbaiki jalan.
Baskami mencontohkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus menggunakan anggaran sebesar Rp2,7 triliun dalam beberapa tahun dari APBD Sumatera Utara untuk memperbaiki jalan.
Hal ini terjadi karena tidak ada anggaran yang cukup besar untuk perbaikan infrastruktur.
“Jumlah Rp2,7 triliun saja untuk memperbaiki jalan kami harus mengatur pembayaran dalam beberapa tahun, dan sampai sekarang proyek tersebut belum selesai,” jelasnya.
Baskami menyatakan, bahwa keinginan masyarakat saat ini hanya dua, yaitu memiliki jalan yang baik dan kesehatan.
Hal ini dapat dengan mudah terpenuhi jika pemerintah mengelola pemerintahan dengan baik dan benar.
Kami terus mengupayakan hal ini, karena jika kondisi jalan sudah baik dan kesehatan warga terjaga, maka kepuasan masyarakat akan meningkat dan permintaan mereka tidak akan terlalu banyak.
“Berdasarkan pengalaman saya, mereka yang memiliki pendapatan tinggi dapat memilih sekolah yang berkualitas, sementara mereka yang kurang mampu harus memilih sekolah negeri,” ujarnya.
