BEENEWS.CO.ID – Sebuah laporan diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (3/03/2023), yang menyatakan bahwa militer Myanmar telah menimbulkan ‘krisis hak asasi manusia yang terus berlanjut’ di negara tersebut.
PBB juga menyuarakan untuk segera menghentikan tindak kekerasan dan penindasan oleh junta militer bagi warga Myanmar.
Laporan PBB didasarkan pada data dugaan pelanggaran hak asasi manusia sejak 1 Februari 2022, hingga 31 Januari 2023, yang mana ditemukan bahwa kekerasan telah meningkat di wilayah barat laut dan tenggara Myanmar.
Dilansir dari media Channel News Asia (CNA), diketahui militer Myanmar melancarkan berbagai serangan ke wilayah tersebut seperti serangan udara, penembakan artileri secara acak, dan pembakaran massal di beberapa desa untuk menggusur penduduk sipil.
Menurut laporan, serangan militer diduga dirancang untuk memotong akses makanan, keuangan, intelijen, dan rekrutmen bagi kelompok bersenjata anti-junta yang tersebar di wilayah terebut.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mengatakan dalam pernyataannya bahwa militer Myanmar terlalu mengabaikan kewajiban pemenuhan HAM bagi warganya secara terus-menerus.
“Junta Myanmar yang didorong oleh rasa kebal dari hukum secara terus-menerus dan mutlak, telah konsisten menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban dan prinsip internasional. Tindakan nyata segera diperlukan untuk mengakhiri krisis yang berkelanjutan ini,” ungkap Volker.
Di sisi lain, sebelumnya, junta militer Myanmar mengatakan bahwa mereka semata-mata menjalankan tugasnya untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di negaranya, serta melakukan tindakan untuk melawan kelompok anti-junta yang dianggap teroris.
Mereka juga menyangkal adanya tindakan kekerasan dan kekejaman bagi masyarakatnya.
Namun, menurut pernyataan dari Kepala Kantor Tim Hak Asasi Manusia PBB untuk Myanmar, James Rodehaver, bentrokan bersenjata sering terjadi di 70 persen wilayah Myanmar.
“Belum pernah ada dan belum pernah terjadi sebelumnya krisis di Myanmar mencapai sejauh ini dan seluas ini di seluruh negeri,” ungkap James.
Dalam laporan yang dikeluarkan PBB juga menyatakan dorongan keras bagi pihak berwenang di Myanmar untuk mengakhiri kekerasan dan serangan kepada pihak oposisi.
Rekomendasi juga dikeluarkan untuk segera menghentikan operasi militer serta memberikan ruang dialog yang dapat mengakhiri krisis ini.
(Lauren)
