Menu

Play Video

PPATK Temukan Dugaan Pencucian Uang Rp500 T di Koperasi

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), dananya hingga Rp 500 triliun. Temuan itu dicurigai dari total 12 koperasi, sepanjang 2020 – 2022.

 

Temuan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK.

 

Ivan menyebutkan, bahwa dari total 12 koperasi simpan pinjam (KSP), termasuk di antaranya Indosurya.

 

“PPATK menemukan dari periode 2020-2022 saja ada 12 koperasi simpan pinjam dengan dugaan TPPU, termasuk yang sekarang ini (Indosurya). Jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp500 triliun, kalau bicara kasus yang pernah ditangani, koperasi,” ujar Ivan, Selasa (14/02/2023).

 

Lebih lanjut, Ivan mengatakan, bahwa pihaknya telah mengikuti kasus-kasus koperasi bahkan sebelum adanya kasus Indosurya.

 

Dimana hingga saat ini, PPATK telah memiliki total 21 hasil analisis, dan menyangkut 12 kasus korupsi KSP tersebut.

 

Sementara untuk kasus Indosurya, Ivan mengakui, bahwa kasus tersebut sangatlah besar, lantaran angkanya mencapai Rp106 triliun.

 

Pihaknya juga telah secara rutin menjalin komunikasi dengan pihak kejaksaan dan telah beberapa kali mengirimkan laporan analisa menyangkut kasus tersebut.

 

“Kami sudah beberapa kali kirim hasil analisis kepada kejaksaan terkait kasus Indosurya. Artinya, dalam perspektif PPATK memang terjadi pencucian uang,” ujarnya.

 

“Angkanya memang luar biasa besar. Kami menemukan dari satu bank saja ada nasabah sekitar 40 ribu nasabah. Kita punya sekian puluh atau belasan bank. Kalau ditanya apakah ada aliran ke luar negeri, ya PPATK mengikuti aliran sampai ke luar negeri,” jelasnya.

 

Tak cukup sampai di situ, menurut Ivan, secara keseluruhan kasus Indosurya menggunakan skema ponzi alias investasi tak berizin. Dengan sistem yang digunakan koperasi tersebut yaitu dengan menunggu modal baru masuk.

 

“Karena banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahaan terafiliasi. Contohnya, dibelikan jet, dibayarkan yacht, lalu ada juga untuk kecantikan, operasi plastik, macem-macem. Artinya tidak murni dilakukan bisnis selayaknya koperasi,” terang Ivan.

 

Terakhir, Ivan menegaskan, bahwa dalam menangani perihal tersebut, pihaknya terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi.

 

PPATK juga telah menghentikan aktivitas transaksi para oknum, sejak analisis digelar.

 

“Kita hentikan untuk menghindari kerugian lebih besar. Tapi untuk mencegah kerugian pada titik nol sangat tidak mungkin, karena literasi masyarakat saat ini, maaf, masih agak lemah. Sehingga keuntungan besar yang ditawarkan pelaku usaha itikad buruk tadi membutakan para nasabah,” pungkas Ivan.

(Abdul)

 

Play Video
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Artikel Terkait

Gedung Expo Sampit Tidak Miliki Akses Jalan Masuk

Gedung Expo Sampit   KOTIM, BEENEWS.CO.ID – Gedung Expo yang terletak di kawasan Stadion 29 November, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, tidak memiliki

Berita Populer Bulan Ini

Ads Side Res 3 - Roti Syantek
graha pramuka
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
graha pramuka
graha
graha pelantaran
graha pelantaran
graha