JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Lestari Moerdijat, menekankan betapa pentingnya mitigasi untuk pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Lantaran, kesiapsiagaan masyarakat tersebut nantinya akan sangat berguna. Sehingga harus segera ditingkatkan, mulai dari lingkungan keluarga hingga pemerintah daerah, untuk mencegah timbulnya korban jiwa saat terjadinya bencana.
“Potensi ancaman bencana hidrometeorologi harus segera diantisipasi dengan peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapinya,” ujar Lestari, Jumat (10/02/2023).
Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, bahwa korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi dalam empat tahun belakangan, yakni rentang (2018-2022) terus bertambah.
Bahkan, menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam, atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), udara (hidrologi), atau lautan (oseanografi)
Akibatnya, kerugian yang harus diderita masyarakat tak main-main, dimana akibat kerusakan rumah dan fasilitas lainnya mencapai Rp31,5 triliun.
Cuaca yang sangat mudah berubah, diyakini menjadi tantangan yang harus dihadapi masyarakat.
Lebih lanjut, Lestari mengatakan, bahwa potensi bencana tersebut harus benar-benar dipahami oleh masyarakat, dimulai dari lingkungan keluarga, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana.
“Sederhananya, upaya kesiapsiagaan yang diperlukan dalam lingkup keluarga, antara keluarga lain harus memahami rute deteksi bila bencana terjadi. Memahami kapan harus mendeteksi, mempersiapkan tugas siaga, dan nomor kontak aparat keamanan,” tambahnya.
Selain itu, Lestari juga mengatakan, untuk skala masyarakat yang lebih luas di kawasan rawan bencana, didesak untuk membentuk tim siaga desa dan kecamatan. Guna memudahkan untuk memantau dan mengidentifikasi potensi bencana di wilayahnya masing-masing.
Tak lupa, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut berharap, sistem kesiapsiagaan di tingkat masyarakat dapat dibangun melalui kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan, baik di pusat dan daerah.
Sebab, diperlukan sosialisasi yang masif agar sejumlah upaya mengamankan dari ancaman bencana menjadi pengetahuan masyarakat umum.
“Sejumlah pelatihan penanggulangan bencana, juga harus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam,” tutupnya.
(Abdul)
