JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, secara tegas melarang adanya kegiatan yang berbau politik praktis di rumah ibadah. Terlebih menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Cholil pun mengakui, MUI beserta jajaran terkait, sudah bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tidak ada kegiatan politik di rumah ibadah. Serta mensosialisasikan hal tersebut kepada pengurus-pengurus masjid yang ada.
“Dari awal MUI mengeluarkan putusan dan imbauan, dan juga edukasi ke masyarakat untuk tidak melakukan politik praktis di rumah ibadah,” ujarnya.
“Oleh karena itu, kami di Komisi Dakwah sudah sosialisasi ke takmir masjid. Sebab mereka ceramah harus mengundang takmir masjid,” tambahnya.
“Kami mensosialisasikan agar tidak mengundang orang yang punya interest politik praktis untuk berceramah,” ujar Cholil, di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, pada Kamis (2/02/2023).
Lebih lanjut, Cholil juga mengimbau agar rumah ibadah harus bisa dimanfaatkan sebagaimana dengan fungsi sejatinya.
Tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain, apalagi dijadikan sebagai tempat kampanye politik, terkecuali pembicaraan politik keadaban.
“Kedua hendaklah diberi rambu-rambu di masjid itu tidak boleh melakukan kampanye. Tapi apakah boleh bicara soal politik? Boleh, tapi politik keadaban, membangun bangsa yang baik, tapi jangan sampai pilih itu, apalagi caleg itu yang begini. Nah tidak boleh melakukan politik praktis seperti itu,” tambahnya.
