Menu

Play Video

Indeks Korupsi Indonesia Anjlok, ICW: Narasi Jokowi Tak Terbukti

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID -Transparency International Indonesia (TII), baru saja merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 beberapa waktu lalu.

 

Hasilnya, IPK Indonesia 2022 berada di skor 34, atau anjlok empat poin dari tahun sebelumnya.

 

Indonesia Corruption Watch (ICW), pun langsung merespons cepat terkait merosotnya IPK tersebut.

 

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, bahkan menyebut, anjloknya IPK Indonesia 2022 menjadi bukti kuat bahwa narasi presiden terkait penguatan pemberantasan korupsi tak terbukti.

 

“Gembar-gembor narasi penguatan pemberantasan korupsi yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo tak pernah terbukti. Alih-alih membaik, nasib pemberantasan korupsi justru kian mundur belakangan waktu terakhir,” ujar Kurnia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/02/2023).

 

TII pun menyebut, adapun salah satu variabel yang menyebabkan anjloknya IPK Indonesia 2022 tersebut ialah maraknya praktek korupsi politik di Indonesia.

 

Kurnia pun mengamini analisa tersebut, apabila ditarik dan dikaitkan dengan kondisi realita yang ada.

 

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), rentang waktu 2004-2022, pelaku dari lingkup politik mendominasi.

 

Kurnia pun membeberkan, bahwa total pelaku dari lingkup politik mencapai 521 orang.

 

“Ini menandakan, program pencegahan maupun penindakan yang diusung pemangku kepentingan gagal total,” tambah Kurnia.

 

Lebih lanjut, Kurnia pun turut merinci sejumlah persoalan korupsi politik yang membuat IPK Indonesia mengalami anjlok.

 

Mulai dari pelemahan KPK melalui perubahan Undang-Undang (UU) KPK, serta pembiaran figur-figur bermasalah untuk bisa menjadi pimpinan di tubuh KPK.

 

Tak lupa, ICW juga turut menyoroti, bagaimana sikap pemerintah melalui menteri-menteri di dalam Kabinet Indonesia Maju, yang dinilai cenderung permisif terhadap korupsi.

 

Seperti komentar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut B Pandjaitan, terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK, dan pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta aparat penegak hukum untuk tak menindak kepala daerah, melainkan fokus pada pendampingan.

 

Selain itu, ICW juga menilai regulasi yang sejatinya produk politik Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak kunjung mendukung penguatan pemberantasan korupsi.

 

Mulai dari KUHP, UU Pemasyarakatan, UU Cipta Kerja, UU Mahkamah Konstitusi (MK), dan UU Minerba.

 

“Segala yang diucapkan oleh pembentuk UU berkaitan dengan pemberantasan korupsi terbukti hanya ilusi, tanpa ada langkah konkret,” tegas Kurnia.

 

Sebelumnya, TII menyampaikan bahwa IPK Indonesia tahun 2022 berada di skor 34 dan menempati peringkat 110, dari 180 negara yang dilibatkan.

 

Hal ini membuat IPK Indonesia 2022 dinilai mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

(Abdul)

 

Play Video
WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.24.22
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Artikel Terkait

Listrik Sering Padam, Omzet UMKM di Sampit Merugi

KOTIM, BEENEWS.CO.ID  – Pemadaman Listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) kerap terjadi di wilayah Kota Sampit. Hari ini Rabu (27/12/2023) pemadaman listrik sudah terjadi dengan

Berita Populer Bulan Ini

graha pramuka
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
graha pramuka
graha
graha pelantaran
graha pelantaran
graha