PALANGKA RAYA, BEENEWS.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, yang digelar rutin mingguan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.
Dalam kesempatan ini, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, menghadiri secara daring melalui konferensi video di Aula Eka Hapakat, Kompleks Kantor Gubernur, Senin (30/1/2023).
Mendagri menyampaikan beberapa poin penting serta perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun global.
Mendagri juga menekankan dengan adanya penghentian regulasi PPKM, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa semakin baik dan berkembang.
“Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita waspadai betul masalah inflasi karena banyak masalah, mulai dari pola, supply demand yang berubah paska pandemi yang masih belum selesai, juga disrupsi akibat geopolitik terutama perang ketegangan antar beberapa negara yang mengakibatkan terjadinya demand melebihi supply,” kata Mendagri.
Mendagri menjelaskan, bahwa banyak negara terdampak inflasi, dan hal tersebut menjadi isu sangat penting karena menyangkut harga barang dan jasa.
“Ini langsung bersentuhan dengan perut rakyat, mudah dipicu, tugas kita melindungi rakyat agar keterjangkauan harga dan kesediaan harga barang dan jasa”, tegas Mendagri.
Sementara itu, dalam data-data BPS yang dipaparkan oleh Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah, disebutkan indeks 10 kabupaten/kota dengan indikator perubahan harga untuk penurunan harga tertinggi, diantaranya Provinsi Kalimantan Tengah pada Kabupaten Katingan yang turun 2,01% disebabkan oleh komoditas daging ayam ras, bawang merah dan cabai rawit.
Kemudian Kabupaten Pulang Pisau turun 1,52%, disebabkan oleh komoditas beras, susu bubuk balita, dan cabai rawit.
(Anton)
