Menu

Play Video

KPK Harus Berani Tuntaskan Kasus Mega Korupsi SHD

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Kasus mega korupsi mantan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Supian Hadi (SHD), yang sudah ditangani oleh pihak Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih belum jelas kelanjutannya.

 

Publik pun bertanya sampai sejauh mana perkembangan kasus mega korupsi tersebut dan bagaimana kesudahannya.

 

Padahal Supian Hadi (SHD) diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik KPK, sejak 1 Pebruari 2019 yang lalu atau sudah berjalan hampir selama 4 tahun.

 

Publik lalu membandingkan kasus Supian Hadi (SHD) dengan kasus yang menjerat mantan Ketua DPR RI periode 2014-2019 Setya Novanto yang terkait korupsi e-KTP ataupun kasus yang masih hangat yaitu kasus Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan suap (gratifikasi) proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD.

 

 

Pada kasus Setya Novanto dan kasus Lukas Enembe pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak sigap dan tegas dalam upaya penegakan hukum, yaitu dengan segera melakukan penahanan terhadap Setya Novanto dan Lukas Enembe.

 

Meskipun, pada saat itu diketahui Setya Novanto yang berasal dari Partai Golkar, Ketua DPR RI memiliki pengaruh politik yang besar, dan memiliki banyak hubungan relasi dengan para pejabat negara hingga presiden bahkan memiliki hubungan yang baik dengan para petinggi dan pemimpin negara luar, namun pihak KPK seakan tidak bergeming tetap melakukan penahanan terhadap Setya Novanto.

 

Demikian pula dengan Lukas Enembe yang tetap dilakukan penangkapan dan penahanan oleh KPK, meskipun ia telah beralasan sakit dan dilindungi oleh ribuan pendukung fanatiknya, KPK tetap dengan tegas dan profesional melakukan penangkapan dan penahan sekalipun harus menggunakan kekuatan pasukan keamanan yang besar, biaya besar dan tingkat resiko keamanan sensitif karena daerah rawan konflik (KKB).

 

Dibandingkan dengan kedua kasus tersebut, kasus mega korupsi Supian Hadi (SHD) yang diduga merugikan negara hingga 5,8 Triliun dan dalam bentuk dollar $ 711.000, dan juga diduga menerima gratifikasi dua buah mobil mewah Lexus dan Hummer H3, serta uang tunai Rp 500 juta, tentulah terasa janggal, termasuk barang bukti suap keberadaannya sekarang menjadi teka teki.

 

Pada waktu itu SHD hanya seorang Bupati Kabupaten Kotawaringin timur sekarang sudah mantan Bupati, tidaklah sebanding tingkat kerumitan untuk memproses hukum, maupun menangkap dan menahan bila dibandingkan dengan Setya Novanto dan Lukas Enembe. Namun hingga kini proses hukum SHD seolah tidak bisa diproses lebih lanjut oleh penegak hukum (KPK), seakan-akan ada sebuah kekuatan besar yang mampu menahan (menyumbat), sehingga membuat pihak KPK diragukan publik independensi dan profesionalitasnya.

 

Ketika pihak redaksi Beenews Mgumarang Media menghubungi pihak KPK terkait kasus ini, KPK menjawabnya melalui email pada tanggal 25 Januari 2023.

 

“Menindaklanjuti permohonan informasi yang bapak/ibu kirim ke KPK, sesuai informasi yang kami peroleh dari Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK, dapat disampaikan bahwa terkait proses tindak lanjut atas dugaan TPK oleh mantan Bupati Kotim (SHD), permohonan informasi tersebut hanya dapat kami berikan kepada pelapor langsung yang telah memberikan aduan kepada KPK,” demikian bunyi email KPK.

 

Dalam hal ini kasus SHD, KPK harus berani mengambil sikap seperti KPK lakukan terhadap Setya Novanto dan Lukas Enembe, sekalipun pahit tapi obat untuk KPK membangun marwahnya untuk dicintai masyarakat, karena masyarakat yang selalu tampil di garda terdepan membela eksistensi KPK.

(Tim Redaksi Beenews Mgumarang Media)

 

Play Video
WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.24.22
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Artikel Terkait

Perry Warjiyo Pimpin Kembali Bank Indonesia

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Perry Warjiyo sah kembali menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).   Keputusan tersebut diambil setelah DPR mengadakan rapat paripurna pasca menerima laporan

Berita Populer Bulan Ini

graha pramuka
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
graha pramuka
graha
graha pelantaran
graha pelantaran
graha