JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kegiatan Prioritas Nasional Percepatan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) tahun 2023, di Jakarta, Kamis (19/1/2023).
Â
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dalam rangka mendukung dan berkontribusi mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya melalui penataan kawasan hutan untuk mendukung program TORA.
Â
Melalui arahan yang disampaikan Menteri KLHK Siti Nurbaya, diharapkan Rakor ini dapat melahirkan strategi percepatan pelepasan kawasan hutan untuk TORA, sinergitas lintas satuan kerja (Kementerian dan Lembaga) dalam rangka pencapaian target dan rancangan penyelesaian kegiatan penyediaan sumber TORA.
Â
“Rakornas hari ini berkenaan dengan reformasi agraria, khususnya startegi untuk tahun 2023 dalam rangka penyelesaian program TORA,” jelas Wagub yang ditemui usai Rakor.
Â
Wagub menerangkan, bahwa Kementerian LHK telah menetapkan lokasi (sumber TORA) Kalimantan Tengah seluas 787.783.23 hektar yang berada di kawasan Hutan Produktif Konversi (HPK) non-produktif.
Â
“Sekarang yang bisa diprogramkan pusat melalui KLHK usulan Kalteng sebesar 195.727,15 hektar. Dari jumlah ini yang sudah yang mendapatkan SK ada 4 kabupaten, yang menunggu 4 kabupaten lagi yaitu 64.000 ha. Ini yang kita dorong supaya KLHK bisa mengeluarkan 4 SK bagi kabupaten guna program reformasi agraria/TORA,” ucap Wagub.
Â
Wagub berharap dari usulan 195.727,15 hektar tersebut bisa selesai, sehingga lahan yang ada pada kawasan HPK non-produktif, lahan tersebut dapat dimasukan pada TORA.
Â
Rakor dipimpin langsung oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya, didampingi Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK dan diikuti para Wakil Gubernur dari 34 Provinsi di Indonesia didampingi Kepala Dinas Kehutanan masing-masing.
(Anton)
