MEDAN, BEENEWS.CO.ID – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, melantik 38 pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II dan 12 pejabat administrator eselon III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pada kesempatan tersebut Edy Rahmayadi mengingatkan para pejabat yang dilantik adalah pelayan rakyat.
“Kalian itu dilahirkan sebagai pelayan rakyat, digaji pakai uang rakyat, alangkah naifnya kalian, jika keberadaan kalian menyengsarakan rakyat,” kata Edy di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (5/1/2023).
Selain itu, Edy juga mengingatkan, pejabat yang merupakan aparatur sipil negara harus menaati kebijakan umum, seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur dan lainnya.
“Kebijakan umum ini sebenarnya mempermudah pekerjaan kita untuk mencapai tujuan menyejahterakan rakyat kita, jadi kebijakan umum ini bukan menghambat pekerjaan,” ucapnya.
Menurut Edy, aparatur sipil negara juga merupakan perekat bangsa. Oleh sebab itu, aparatur sipil negara tidak boleh mendiskriminasi seseorang berdasarkan agama, suku dan lainnya.
Ia juga menyampaikan, organisasi menuntut tiga hal. Antara lain loyalitas, esprit de corp dan kerja sama.
“Inilah yang dituntut organisasi, tak boleh kalian bekerja sendiri-sendiri. Itulah yang harus kita lakukan dalam mengawaki organisasi,” katanya.
