Menu

Play Video

KY Terima 2.661 Laporan Kinerja dan Etik Hakim Sepanjang 2022

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – KY mendapat total 2.661 laporan dari masyarakat terkait kinerja dan dugaan pelanggaran etik majelis hakim. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, Rabu (28/12/2022).

 

“Laporan masyarakat ke Komisi Yudisial itu periode Januari 2022 sampai dengan November 2022. Di mana untuk jenis laporannya terdiri dari laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke KY sebanyak 460 laporan, laporan masyarakat melalui pos 742 laporan, laporan masyarakat melalui online 273 laporan, informasi 29 laporan dan surat tembusan 1157 laporan,” ujar Joko dalam acara press conference Refleksi Akhir Tahun 2022 di Lobby KY.

 

Menurutnya, untuk wilayah yang paling banyak melaporkan adalah Provinsi DKI Jakarta yang menempati posisi teratas dengan lokasi pengaduan terbanyak dengan jumlah 285. Selanjutnya, Jawa Timur dengan 161 aduan, Sumatera Utara 144 aduan. Kemudian Jawa Barat dengan jumlah 125 aduan dan Jawa Tengah 80 aduan serta Kalimantan Timur dan Riau dengan 60 aduan.

 

Ia menjelaskan, dari keseluruhan laporan itu, sebanyak 19 hakim dijatuhi sanksi mulai dari ringan, sedang hingga berat. Bahkan 3 diantaranya dijatuhi sanksi berat dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat.

 

“Adapun 19 hakim dijatuhi sanksi itu rinciannya sebanyak 14 orang hakim dijatuhi sanksi ringan, terdiri dari enam orang mendapati teguran tertulis dan delapan orang dijatuhi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian satu hakim mendapat sanksi penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun,” terangnya.

 

Bahkan tidak hanya itu, satu orang hakim juga diberikan sanksi non palu atau tidak menyidangkan perkara paling lama enam bulan.

 

Selanjutnya tiga orang hakim dijatuhi sanksi pemecatan yakni berinisial MIT, MIM dan HGU. Serta terdapat satu hakim berinisial MY yang sidangnya ditunda karena sedang sakit dan dirawat di rumah sakit.

 

“Terlapor inisial SWP dilaksanakan sidang MKH 28 September 2022, sidang diputus dengan Keputusan Nomor: 04/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun,” tandasnya.

(Tbk/Rez/InfoPublik.id)

Play Video
WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.24.22
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Artikel Terkait

Hadapi PKPU, Bisnis Totalindo Tetap Berjalan

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – PT Totalindo Eka Persada Tbk, (Totalindo), kembali hadir dalam rapat kreditor, dengan agenda Pembahasan Rencana Perdamaian dan/voting terhadap Proposal Perdamaian atau Perpanjangan

Berita Populer Bulan Ini

graha pramuka
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
graha pramuka
graha
graha pelantaran
graha pelantaran
graha