JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Dalam beberapa waktu terakhir, perkembangan ekonomi digital semakin gencar. Namun, menurut lembaga riset Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) yang menyampaikan tiga hal dalam ekonomi digital yang perlu dijadikan bahan evaluasi, yaitu inklusi digital dan keuangan, belum meratanya konektivitas internet dan infrastruktur digital serta belum memadainya perlindungan data pribadi.
Head of Economic Opportunities Research CIPS Trissia Wijaya menyebut kesenjangan antara inklusi digital dan inklusi keuangan membuat peluang ekonomi belum dapat dinikmati di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa berkontribusi 76 persen aktivitas dalam e-commerce. Sementara itu, aktivitas digital dari masyarakat di daerah non-metropolitan Indonesia, yang menampung 45 persen dari populasi negara, masih tertinggal tiga hingga lima tahun dari kota-kota besar.
Sekitar 12.500 desa di Indonesia masih belum memiliki koneksi 4G, yang mengakibatkan terbatasnya akses ke berbagai fitur online dan dompet digital yang mengarah pada inklusi keuangan yang lebih besar. Kesenjangan digital juga lebih banyak terjadi pada perempuan, yang rata-rata memperoleh tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Kesenjangan ini dapat dilihat dari Indeks Daya Saing Digital atau IMD di 2022 yang menempatkan Indonesia di peringkat 53 dari 63 negara, jauh lebih buruk daripada rekan-rekannya di Asia Tenggara. Kecepatan internet yang lambat dan penetrasi broadband yang rendah adalah beberapa rintangan utama.
