JAKARTA, BEENEWS.CO – Menghadapi ketidakpastian perekonomian global pada tahun 2023, Pemerintah, dalam APBN 2023 telah menetapkan defisit sebesar 2,84 persen terhadap PDB, atau setara dengan Rp 598,2 triliun.
Langkah ini diyakini akan mencerminkan penyehatan negara dan konsolidasi fiskal yang kredibel serta tepat waktu.
“Tahun depan kita targetnya 2,84 persen. Ini early consolidation yang memberikan sinyal bagi pasar domestik dan global,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, Rabu (21/12/22).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Fabrio, dalam kegiatan Stakeholders Gathering 2022, yang mengangkat tema “Sinergi Pembiayaan APBN yang Adaptif dan Inovatif dalam menghadapi Dinamika Perekonomian Global.”
Dimana akan banyak indikator yang akan membuat 2023 menjadi tahun yang penuh ketidakpastian.
“Ketidakpastian 2023 mungkin akan cukup comparable dengan 2022. Perang mungkin masih tetap ada, geopolitik masih tetap ada, lockdown China juga akan cukup berat juga. Tapi bagaimana pemerintah dengan kebijakan memberikan kepastian. Indikatornya jelas, APBN-nya kita bikin sehat,” tambah Fabrio.
Dengan penetapan target tersebut, Fabrio yakin, pemerintah akan merubah sinyal ketidakpastian, yang nantinya akan dapat mengundang lebih banyak modal asing untuk bisa masuk ke Indonesia.
