Menu

Play Video

DPR Minta Pemerintah Kembali Bentuk BATAN

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah membentuk kembali Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Mulyanto menilai pembentukan badan tersebut diperlukan, karena terkait pelaksanaan kerja sama nuklir internasional dan tugas pokoknya sebagai Badan Penyelenggara Ketenaganukliran Nasional.

 

Mulyanto tidak sependapat dengan ide pemerintah yang ingin membentuk lembaga non-struktural (LNS) ketenaganukliran.

 

“Alasannya, lembaga yang sebelumnya dibubarkan yaitu BATAN sudah berfungsi dengan baik. Tapi karena ada kepentingan politik maka BATAN dibubarkan,” tegas Mulyanto dalam keterangannya, Senin (12/12/2022).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu heran ketika ada keperluan menjalin kerja sama ketenaganukliran internasional, pemerintah malah berpikir untuk membentuk lembaga baru.

 

“Untuk apa bikin lembaga baru? Effort-nya akan lebih berat. Karena terkesan semua akan dimulai dari nol. Sebaiknya pemerintah membentuk kembali saja BATAN. Batalkan penggabungan BATAN ke dalam BRIN,” usul Mulyanto.

 

Sebenarnya, kata Mulyanto, pada saat peleburan BATAN ke BRIN, soal ini sudah mencuat, termasuk juga aspek penyelenggaraan ketenaganukliran secara nasional. Namun pemerintah tetap bergeming. Ia mengaku dari awal sudah mengingatkan bahwa BATAN itu adalah lembaga yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga tidak bisa dibubarkan hanya dengan Perpres.

 

“Pemerintah sudah melanggar undang-undang,” ujarnya.

 

Kemudian, lanjut Mulyanto, BATAN itu juga bukan sekadar lembaga riset kenukliran saja yang fungsinya hanya untuk melaksanakan riset. Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, menegaskan bahwa BATAN adalah lembaga penyelenggara ketenaganukliran nasional.

 

Menurutnya, tugas penyelenggaraan tersebut sangat luas, mulai dari pengelolaan pemanfaatan nuklir untuk energi dan non energi; pemanfaatan radiasi untuk berbagai bidang; pengelolaan galian nuklir; pengelolaan limbah radioaktif; dan lainnya.

 

“Termasuk juga soal kerjasama internasional bidang nuklir. Jadi wajar saja kalau sekarang mulai terasa keruwetan tersebut. Nah, sekarang pemerintah kembali akan membentuk LNS. Padahal desain besar kelembagaan pemerintah adalah menghapus semua LNS yang menggurita agar tidak ruwet,” tandas Legislator Dapil Banten III itu.

 

Jadi, lanjut Mulyanto, pemerintah sekadar poco-poco soal kelembagaan iptek-inovasi ini. Hanya mengikuti syahwat dan coba-coba, trial and error, bahkan nekat menabrak undang-undang.

 

“Kalau pengelolaan kelembagaan pemerintah seperti ini, maka boro-boro iptek-inovasi kita akan maju. Yang muncul adalah kemunduran,” kritik Mulyanto.
(Fakhry)

Play Video
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Artikel Terkait

Akhir Cerita Pembunuhan Brigadir J?

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yoshua Hutabarat telah mencapai babak akhir, setelah sidang vonis ke lima yang terhitung sejak Senin (13/02/2023) telah dilaksanakan

Berita Populer Bulan Ini

Ads Side Res 3 - Roti Syantek
graha pramuka
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
graha pramuka
graha
graha pelantaran
graha pelantaran
graha