Menu

Play Video

Amnesty International: RKUHP Merupakan kemunduran Terhadap HAM

JAKARTA, BEENEWS.CO.ID – Kritik terhadap pengesahan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terus disampaikan berbagai kelompok masyarakat. Salah satunya ialah Amnesty International Indonesia yang menyebut KUHP terbaru merupakan kemunduran terhadap hak asasi manusia (HAM).

 

“Apa yang kita saksikan merupakan pukulan mundur bagi kemajuan Indonesia yang telah diraih dengan susah payah dalam melindungi hak asasi manusia dan kebebasan dasar selama lebih dari dua dekade,” kata Usman dalam keterangannya yang diterima Beenews.co.id, Rabu, (7/12/2022).

 

Usman menyebut KUHP yang baru disahkan sarat aroma yang membatasi ruang berekspresi masyarakat. Ada sejumlah pasal yang disoroti seperti larangan berdemonstrasi tanpa izin hingga pemberlakuan pasal yang melarang penghinaan kepada presiden dan wakilnya serta para pejabat.

 

Oleh sebab itu, KUHP yang baru terkesan memberikan wewenang terhadap penguasa dan bukan tak mungkin menjadi alat untuk menekan pendapat.

 

“Ini dapat menciptakan iklim ketakutan yang menghambat kritik damai dan kebebasan berkumpul,” kata Usman

 

Selain itu, Usman juga menggarisbawahi pasal yang melarang hubungan seks di luar nikah. Menurutnya, pasal tersebut merupakan pelanggaran ruang privat yang dilakukan pemerintah dan rentan disalahgunakan oleh pemerintah.

 

“Ketentuan ‘moralitas’ tersebut bahkan berpotensi disalahgunakan untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual atau menyasar warga hanya karena mereka memiliki identitas dan ekspresi gender tertentu seperti komunitas LGBTI,” ucap Usman.

 

Amnesty International Indonesia berpendapat KUHP ini harusnya sejak awal tak perlu disahkan. Kata Usman, pemerintah harusnya lebih mengutamakan perbaikan kondisi kebebasan sipil yang makin mundur belakangan ini.

 

“KUHP ini seharusnya tidak pernah disahkan sedari awal dan merupakan kemunduran dramatis dari kemajuan hak asasi manusia di Indonesia,” ujar Usman.

 

“Alih-alih menghancurkan kemenangan hak asasi yang diperoleh dengan susah payah, pemerintah Indonesia dan DPR seharusnya memperbaiki kondisi kemunduran kebebasan sipil dan memenuhi komitmen hak asasi manusia dan kewajiban konstitusional mereka untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya.

(Fakhry)

Play Video
WhatsApp Image 2024-06-15 at 14.24.22
Play Video
Play Video

Bukan HOAX Share Yuk!!!

Bagikan berita kepada kerabat dan teman di chat atau sosial media!

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on email

Artikel Terkait

Berita Populer Bulan Ini

graha pramuka
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
WhatsApp Image 2024-05-21 at 15.45.34
graha pramuka
graha
graha pelantaran
graha pelantaran
graha