BANJARMASIN, BEENEWS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaran pemilu 2024 di Kafe MRK, Jalan Perdagangan, Kota Banjarmasin.
Sosialisasi tersebut menghadirkan anggota Bawaslu RI, Kepala Bawaslu Kota Banjarmasin dan anggota Komisi II DPR RI, dengan agenda membahas dan menyoroti soal anggaran hingga money politik ditengah masyarakat Banjar.
“Soal politik uang di masyarakat perlu kita benahi bersama. Jangan sampai ada keputuasaan dari generasi ke depan sebagai politikus baru,” ucap Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (MRK) kepada Beenews.co.id, pada Minggu (4/12/2022) sore.
Menurutnya, orang bisa enggan melakukan politik jika masih ada stigma itu tumbuh di masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Bahkan pada suatu hari, dia mengkhawatirkan ketika orang terpelajar hendak mencalon pun sudah merasa kalah terlebih dahulu, sebelum dirinya maju ke pemilu.
“Bisa menjadi musibah kepemimpinan yang Silih berganti, sedangkan orang-orang baik dan berkualitas enggan berpolitik,” ujarnya.
Berdasarkan catatan lembaga survei, menurut Rifqi, persentasi persepsi publik di Kalimantan Selatan memilih karena uang sebesar 72 persen.
Memperhatikan pengalaman pemilu 2019 lalu, Rifqi merasa anggaran KPPS sangat sedikit atau tidak layak, sehingga di tahun ini dinaikkan honor kerjanya. Adapun kisaran honor petugas KPPS Rp1.200.000, Ketua PPS Rp1.500.000, Ketua PPK Rp2.200.000, dan Pantarlih Rp1.000.000, serta honor petugas anggota per kelompoknya dibawah rata-rata dari honor ketua.
