BANJARMASIN, BEENEWS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi pengawasan penyelenggaran pemilu 2024 di Kafe MRK, Jalan Perdagangan, Kota Banjarmasin.
Sosialisasi tersebut menghadirkan anggota Bawaslu RI, Kepala Bawaslu Kota Banjarmasin dan anggota Komisi II DPR RI, dengan agenda membahas dan menyoroti soal anggaran hingga money politik ditengah masyarakat Banjar.
“Soal politik uang di masyarakat perlu kita benahi bersama. Jangan sampai ada keputuasaan dari generasi ke depan sebagai politikus baru,” ucap Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda (MRK) kepada Beenews.co.id, pada Minggu (4/12/2022) sore.
Menurutnya, orang bisa enggan melakukan politik jika masih ada stigma itu tumbuh di masyarakat Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Bahkan pada suatu hari, dia mengkhawatirkan ketika orang terpelajar hendak mencalon pun sudah merasa kalah terlebih dahulu, sebelum dirinya maju ke pemilu.
“Bisa menjadi musibah kepemimpinan yang Silih berganti, sedangkan orang-orang baik dan berkualitas enggan berpolitik,” ujarnya.
Berdasarkan catatan lembaga survei, menurut Rifqi, persentasi persepsi publik di Kalimantan Selatan memilih karena uang sebesar 72 persen.
Memperhatikan pengalaman pemilu 2019 lalu, Rifqi merasa anggaran KPPS sangat sedikit atau tidak layak, sehingga di tahun ini dinaikkan honor kerjanya. Adapun kisaran honor petugas KPPS Rp1.200.000, Ketua PPS Rp1.500.000, Ketua PPK Rp2.200.000, dan Pantarlih Rp1.000.000, serta honor petugas anggota per kelompoknya dibawah rata-rata dari honor ketua.
Hal tersebut berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.
“Pada tahun 2019, kita mengetahui banyak yang meninggal dunia karena kelelahan dan ditambah adanya penyakit bawaan, hal tersebut akibat honor yang sedikit atau tidak layak. Sekarang kita evaluasi dinaikkan anggarannya,” papar Rifqi, Presidium Majelis Nasional KAHMI periode 2022-2027 itu.
Rifqi berharap dapat menjadi korelatif dengan kualitas Pemilu 2024 nanti, bahkan dia menilai jangan sampai para petugas penyelenggara pemilu menjadi malas-malasan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, rata-rata peserta forum sosialisasi itu mengusulkan agar anggaran BPD ditingkatkan lagi karena kinerjanya yang cukup tinggi. Menyikapi hal itu, Rifqi merespon baik dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut ke Kemendagri nantinya.
Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin, Muhammad Yasar mengajak agar masyarakat dapat memerangi money politic di Pemilu 2024. Peristiwa itu, menurutnya memang sulit dihentikan maka perlu kerjasama dengan panitia penyelenggara pemilu.
“Setidaknya tidak banyaklah terjadi ditengah masyarakat, dengan menekan angka praktek money politic itu,” tandasnya.
(Rahim)
